Parigi Moutong, HALOSulteng – Pemerintah Desa (Pemdes) Bambasiang, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, mulai mempersiapkan arah kebijakan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2027.
Namun, hingga saat ini, pemerintah desa belum menerima informasi resmi mengenai pagu anggaran tahun 2027 sehingga masih mengacu pada pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai kurang lebih Rp737 juta.
Sekretaris Desa (Sekdes) Bambasiang, Stevensius Kubango, menjelaskan bahwa anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Sambil menunggu kepastian pagu anggaran tahun mendatang, Pemdes Bambasiang mulai mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027.
“Untuk saat ini, kami belum menerima pagu anggaran tahun 2027. Karena itu, pemerintah desa masih mengacu pada pagu anggaran tahun 2026, yaitu kurang lebih Rp737 juta yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Stevensius usai Musdes Penetapan RKPDes Tahun 2027, Kamis (15/10/2026).
Ia mengatakan, salah satu program prioritas Pemdes Bambasiang dalam penyusunan RKPDes 2027 adalah peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Program tersebut dinilai penting untuk memastikan warga memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.
Selain pelayanan kesehatan, pembangunan sarana air bersih juga menjadi perhatian utama pemerintah desa. Menurut Stevensius, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus mendapat perhatian serius, terlebih saat ini wilayah tersebut tengah menghadapi musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan air sehari-hari.
“Peningkatan pelayanan kesehatan dan pembangunan sarana air bersih menjadi prioritas kami. Air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, apalagi saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan. Karena itu, kami berharap program ini bisa menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan desa tahun 2027,” jelasnya.
Di samping kedua program tersebut, Pemdes Bambasiang juga merencanakan peningkatan keamanan lingkungan melalui pembangunan pos keamanan lingkungan (pos kamling) di desa. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan ronda malam, meningkatkan kewaspadaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Stevensius mengakui, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan sejumlah usulan prioritas masyarakat belum dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian program berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan masyarakat yang belum terakomodasi tidak akan langsung dikesampingkan. Pemdes Bambasiang berupaya memperjuangkan kembali aspirasi tersebut melalui pengusulan kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan anggaran besar dan berada di luar kewenangan pemerintah desa.
“Dengan adanya efisiensi anggaran, tentu ada beberapa usulan prioritas masyarakat yang belum bisa terakomodasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah desa akan mengusulkan kembali kepada pemerintah kabupaten, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan anggaran besar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, beberapa usulan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah di antaranya pengaspalan jalan desa, pembangunan bronjong untuk mendukung perlindungan infrastruktur dan lingkungan, serta sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya. Usulan tersebut diharapkan dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah agar memperoleh dukungan pendanaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Stevensius berharap, melalui penyusunan RKPDes yang terarah dan penentuan skala prioritas yang tepat, program pembangunan Desa Bambasiang pada 2027 dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Ia juga berharap adanya dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi agar berbagai aspirasi warga yang belum dapat direalisasikan melalui anggaran desa tetap memiliki peluang untuk diwujudkan.
Baca juga : Pemdes Bambasiang Salurkan BLT Tahap 2 kepada 5 KPM
