Parigi Moutong, HALOSulteng – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Reforma agraria bukan sekadar program penataan aset pertanahan, tetapi merupakan upaya nyata pemerintah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Melalui kepastian hak atas tanah, kita ingin mendorong peningkatan kesejahteraan, memperkuat sektor pertanian, sekaligus menciptakan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Erwin Burase.
Ia juga menekankan pentingnya peran Badan Bank Tanah dalam mendukung penyediaan dan redistribusi tanah bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, proses penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berbasis data yang akurat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan reforma agraria melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Bank Tanah, dan seluruh pemangku kepentingan. Saya berharap kolaborasi ini mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas sehingga mampu memberikan kepastian hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta rapat menjadikan forum koordinasi tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Moutong,” tutupnya.
Baca juga : Dialog HUT Bhayangkara, FORMA PMII Bahas Transformasi Polri
