Jakarta, HALOSulteng – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase menemui Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman di Ruang Rapat Menteri Transmigrasi RI, Jakarta Selatan, Selasa (03/3/2026).
Dalam kesempatan itu bupati didampingi wakil bupati, Abdul Sahid, sekretaris daerah, Zulfinasran, asisten perekonomian, Aswini Dimpel, tenaga ahli, Zulfinahri serta sejumlah pimpinan OPD.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, didampingi Dirjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Plh Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, Staf Khusus Menteri, Sesditjen PPK Trans, serta jajaran direktur lingkup Kementerian Transmigrasi.
Erwin Burase memulai pembahasan dengan sejarah singkat masuknya program transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong yang dimulai sejak tahun 1962, dengan kedatangan 52 KK (248 jiwa) asal Bali di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Menurutnya, program itu berlanjut pada tahun 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 KK (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai. Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, NTB, serta program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS dan TMS.
“Bahwa kawasan transmigrasi telah menjadi pilar penting pembangunan daerah dan berkontribusi besar terhadap sektor pertanian, perkebunan dan perikanan,” terang Erwin Burase.
Lebih lanjut, oang nomor satu di Parigi Moutong itu memaparkan terkait kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya yang memiliki potensi komoditas unggulan yang signifikan.
“Potensi itu antara lain, durian 903,9 ton pertahun, padi 3.742 ton pertahun, kelapa 8.975 ton pertahun, kakao 2.437 ton pertahun, perikanan tangkap 8.134 ton pertahun, dan perikanan budidaya 2.759 ton pertahun,” ujarnya.
Berbagai potensi tersebut dinilai sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim.
Meskipun demikian, Erwin Burase juga menyampaikan, sejumlah permasalahan yang masih dihadapi, seperti tingginya angka kemiskinan yang mencapai 117.432 jiwa.
Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 192,75 km dari total 330,61 km jalan kawasan. Kemudian, kerusakan 6 daerah irigasi dengan luas areal 1.008 hektare serta kerbatasnya akses permodalan dan minimnya dukungan teknologi peralatan perikanan serta pengolahan hasil pertanian.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Erwin Burase.
Setelah menjabarkan potensi hingga tantangan yang dihadapi oleh Pemda Parigi Moutong, Erwin Burase mengusulkan strategis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Pertama, pembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT), pembangunan jalan lingkungan kawasan, pembangunan tanggul abrasi pantai, pembangunan drainase tipe 70.
Kedua, pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan transmigrasi berupa pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari transmigrasi, dan pengembangan koperasi nelayan merah putih.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman merespons positif berbagai usulan tersebut dan menyampaikan bahwa seluruh proposal akan dipelajari serta dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian.
Iftitah Sulaiman juga memberikan arahan agar pemerintah daerah membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, Iftitah Sulaiman juga menyampaikan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare, dan meminta agar Pemda dapat memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemerintah Pusat guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta kolaborasi investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.*
