Parigi Moutong, HALOSulteng – Pemerintah Kabupaten (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan rapat koordinasi TPPS dan Lokakarya dalam rangka Analisis Situasi Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, bertempat di aula Bappelitbangda, Senin (16/12/2024).
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo.
Adapun hadir dalam rapat kordinasi ini yakni kepala OPD teknis yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting kab. parigi moutong, tim teknis TPPS kabupaten parigi moutong, camat se-kabupaten parigi moutong, kepala puskesmas dan petugas gizi.
Richard Arnaldo mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Patigi Moutong yang telah menggagas terlaksananya kegiatan ini.
Menurutnya, karena kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat dan merealisasikan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang sedang dihadapi Indonesia,” ucapnya.
Berdasarkan global nutrition report tahun 2018, sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami stunting dan indonesia negara ke-5 dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting, dimana 30,8% anak indonesia mengalami stunting (Riskesdas).
Richard Arnaldo menjelaskan, fenomena itu dapat menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, sehingga pelayanan yang dibutuhkan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil dan anak-anak usia di bawah 2 (dua) tahun atau biasa disebut 1000 hari pertama kehidupan.
Bahkan percepatan penurunan stunting belum menjadi kegiatan prioritas daerah, untuk menjadi momentum strategis untuk menata kembali penyelenggaraan pelayanan dasar, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, dan perlindungan sosial agar lebih terpadu dan tepat sasaran.
“Rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dilaksanakan untuk mapping program/kegiatan stunting tahun 2024 dan pra asistensi program dan kegiatan stunting tahun 2024 agar di tahun depan diharapkan adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Hasil analisis situasi, kata Richard Arnaldo, merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi kelompok sasaran, pada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting meliputi 5 (lima) kelompok : remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 sampai 59 bulan.
Analisis situasi diharapkan dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal sebagai berikut :
Pertama, memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi. Kedua, memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses 5 (lima) kelompok sasaran terhadap intervensi gizi terintegrasi. Ketiga, meningkatkan efektivitas sistem manajemen data dalam membuat usulan keputusan alokasi program dan lokasi prioritas stunting. Keempat, menentukan kegiatan penguatan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam meningkatkan intergrasi layanan.***
Baca juga : JMSI Akan Laksanakan Rakernas Ke III di Samarinda
