Oleh : Yanto Abbas (Pendamping Lokal Desa Kecamatan Palasa)
Parigi Moutong, HALOSulteng – Iduladha atau masyarakat juga sering menyebutnya sebagai Hari Raya Kurban, penyebutan ini tetap dapat diterima karena merujuk pada makna yang sama, yaitu perayaan keagamaan.
Sedangkan, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku orang lain sesuai dengan kehendaknya, baik melalui otoritas, pengaruh, maupun sumber daya yang dimiliki. Namun, pengaruh yang bertahan lama bukanlah yang dibangun di atas paksaan, melainkan kepercayaan. Di sinilah nilai kurban berperan membangun legitimasi moral melalui tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian dan keikhlasan.
Hari Raya Kurban seharusnya menjadi momentum refleksi bagi para pemegang kekuasaan. Ini bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi kesempatan untuk mengevaluasi diri ; apakah kekuasaan yang dimiliki telah digunakan untuk kebaikan bersama, atau justru untuk kepentingan pribadi.
Dari sedikit penjabaran di atas bermuara pada pertanyaan, seperti apakah korelasi Hari Raya Kurban dan Kekuasaan ?
Hari Raya Kurban bukan sekadar ritual penyembelihan hewan kurban, melainkan muhasabah mendalam tentang makna pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan.
Di tengah dinamika kehidupan modern, nilai-nilai tersebut menjadi relevan untuk diselaraskan dengan konteks kekuasaan baik kekuasaan politik, sosial, maupun kepemimpinan personal.
Iduladha menghadirkan kisah monumental Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi ketaatan kepada Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim AS menerima perintah dari Tuhan untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail. Dengan penuh keikhlasan dan ketaatan.
Dari sini, kurban tidak hanya dimaknai sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai simbol pengendalian diri, penaklukan ego, dan keberanian menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi.
Dalam kaitan kekuasaan, nilai ini menjadi sangat penting. Kekuasaan sering kali menggoda manusia untuk mempertahankan dominasi, mengumpulkan keuntungan pribadi, dan mengabaikan kepentingan publik. Di sinilah kurban hadir sebagai kritik moral. Bahwa kekuasaan sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi dan melayani.
Ego Kekuasaan
Kekuasaan tanpa pengendalian diri cenderung melahirkan kesewenang-wenangan. Ego menjadi “berhala” baru yang sulit dikalahkan.
Bahkan, semangat kurban mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu “menyembelih” egonya sendirimengutamakan keadilan, mendengar suara rakyat, dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak menguntungkan dirinya, tetapi bermanfaat bagi banyak orang.
Seperti pandangangan Michel Foucault, bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, tetapi tersebar dalam relasi sosial dan bekerja melalui norma, disiplin, dan pengendalian diri. Maka kurban bisa dilihat sebagai bentuk disiplin diri pengendalian hawa nafsu dan ego.
Dalam perspektif Foucault, ini menunjukkan bahwa kekuasaan juga bekerja dalam diri individu. Pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya berarti telah mengelola kekuasaan pada level paling mendasar.
Pengorbanan Menjalankan Kekuasaan
Nilai kurban juga dapat diterjemahkan sebagai etika dalam menjalankan kekuasaan. Sebab, keikhlasan dalam melayani, bukan sekadar mencari legitimasi. Kesediaan berkorban, termasuk mengorbankan kenyamanan pribadi demi kepentingan publik.
Selain itu, keadilan dalam distribusi, sebagaimana daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi menjadi alat penindasan, melainkan sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Sementara itu dalam kehidupan berbangsa, semangat kurban dapat menjadi fondasi untuk membangun tata kelola yang berintegritas. Di tengah berbagai tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan krisis kepercayaan publik, nilai pengorbanan dan keikhlasan menjadi kebutuhan mendesak bagi para pemegang kekuasaan.
Hari Raya Kurban mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seperti halnya kurban yang menuntut keikhlasan, kekuasaan pun menuntut integritas. Pada akhirnya, pemimpin yang mampu “berkurban” adalah mereka yang akan dikenang, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena manfaat yang ditinggalkannya bagi masyarakat.***
