Parigi Moutong, HALOSulteng – Komisi IV, DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (29/9/2025).
Pertemuan ini sebagai bentuk respon DPRD Parigi Moutong atas insiden dugaan keracunan makanan yang dialami oleh belasan siswa SDK Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, dan 27 siswa SMP Negeri 2 Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, DPRD Parigi Moutong, Sutoyo merekomendasikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong mengintervensi salah satu program nasional ini.
“Ini kita merekomendasikan menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengintervensi program nasional ini. Maksudnya intervensi satu garis koordinasi secara administratif dari perekrutan tenaga kerjanya, dari perekrutan tenaga ahli gizinya, kemudian akutanya dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, Pemda Parigi Moutong seharunya ikut bertanggungjawab atas polemik dugaan keracunan makanan yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
“Saya kira tetap ya pemerintah daerah itu harus bertanggung jawab dalam posisi ini,” ucap Sutoyo.
Dari hasil RDP ini, Sutoyo menyatakan bahwa Komisi IV, DPRD Parigi Moutong merekomenasikan penghentian sementara program MBG di Kabupaten Parigi Moutong.
“Maka kemudian apa yang menjadi catatan kami dihentikan sementara dari enam dapur yang tersedia sekarang ini SPPG,” tegasnya.
Diketahui, saat ini terdapat enam SPPG di Kabupaten Parigi Moutong yang sedang menjalankan program MBG. Namun, atas peristiwa yang belum lama ini terjadi, SPPG di Taopa telah di pasang police line.
Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Parigi Moutong meminta agar lima SPPG lainnya, segera dihentikan sementara dalam melaksanakan program MBG.
“Karena kan kalau sppg Taopa sudah di police lein dan itu kan sudah dihentikan berarti tinggal 5. 5 ini kami sarankan untuk ditutup sementara selama 10 hari sembari menunggu poin-poin dan lain sebagainya dilengkapi oleh penyedia dan kemudian pemerintah daerah,” tegas Sutoyo.
Ia mengaku penghentian program MBG ini bukan bertujuan untuk meenghalangi program nasional di Kabupaten Parigi Moutong, tetapi sebagai langkah evaluasi sehingga pelaksanaan program MBG di lapangan sesuai Standar Operassional Prosedur (SOP).
Sutoyo menginginkan agar seluruh SPPG di Kabupaten Parigi Moutong dapat memenuhi SOP seperti menjamin kebersihan sanitasi, keamanan bahan baku makanan, metode memasak yang sesuai dan lainnya. Terlebih lagi, satu SPPG harus menyediakan ribuan MBG.
“SOP yang dimkasud sanitasi dan lain sebagainya, dari bahan makanan, dan metode cara memasaknya mereka, apalagi dengan penyediaan MBG yang mencapai ribuan,” tandasnya.
