Parigi Moutong, HALOSulteng – Permasalahan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), menuai berbagai kecaman.
Pasca peristiwa yang menimpa belasan siswa SDK Toboli Barat, Kecamaatan Parigi Utara dan 27 siswa SMP Negeri 2 Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong yang diduga keracunan makanan usai menyatap MBG menimbulkan reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong.
Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sutoyo menyatakan MBG merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah pusat saat ini. Sehingga, dirinya menginginkan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong tidak bisa hanya tinggal diam. Diperlukan langkah tegas untuk menyelesaikan problem ini.
“Ini adalah program yang lahir dari janji politik Pak Presiden (Prabowo Subianto), maka konsekuensinya, Pemda (Pemerintah Daerah) tidak bisa tutup mata atas jalannya program ini sampai berhasil,” ujarnya kepada media ini Kamis (25/9/2025).
Sutoyo mendesak Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase dan Abdul Sahid segera turun tangan untuk mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong. Terlebih lagi, korban keracunan makanan adalah anak-anak.
“Bila perlu mereka berdua (Erwin Burase – Abdul Sahid) harus turun tangan langsung mengawal. Bukan hanya sekadar menunggu laporan dari dinas terkait. Apalagi, sudah terdapat dua kali persoalan terkait program MBG di daerah kita ini, yang notabene korbannya adalah anak-anak kita,” tegas kader Partai Nasdem besutan Surya Paloh.
Menurut Sutoyo, semestinya tidak ada alasan bagi Pemda Parigi Moutong, dibawah kepemimpinan pasangan Erwin Burase dan Abdul Sahid tidak sanggup memberikan jaminan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakatnya.
Ia menilai ditengah kondisi masyarakat yang seakan terhimpit dan tersandera oleh kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, mengaharuskan Pemda Parigi Moutong bisa lebih responsif terhadap berbagai isu yang belakangan ini meresahakan masyarakat. Khususnya, sebut Sutoyo, terhadap polemik yang bersentuhan langsung dengan program pemerintah pusat seperti program MBG.
Pasalnya, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berjauhan, dua peristiwa dugaan keracunan makanan terjadi di Kabupaten Parigi Moutong. Oleh sebab itu, Sutoyo khawatir atas polemik yang menimpa para siswa dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap program MBG.
“Sudah dua kali dan dalam waktu yang cukup berdekatan, kejadian dugaan keracunan terjadi didaerah kita ini. Jangan sampai kondisi itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG semakin merosot,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia menginginkan agar program MBG di Kabupaten Parigi Moutong segera di evaluasi. Jika tidak, maka hal ini, menurut Sutoyo dapat mencoreng reputasi Pemda Parigi Moutong.
Sebab, anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama sepatutnya menerima manfaat dari pemerintah. Justru menjadi korban atas dugaan ‘amburadulnya’ implementasi program MBG di Kabupaten Parigi Moutong.
“Anak-anak kita yang harusnya mendapat manfaat, malah jadi korban ketidakseriusan,” ujarnya dengan nada tegas.
Sebagai langkah kongkrit, Sutoyo memastikan pihaknya bakal menggelar rapat dengar pendapat terkait persoalan ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong sebagai mitra Komisi IV DPRD Parigi Moutong. Pun pihak SPPG serta vendor penyedia MBG.
“Insyaallah, Senin pekan depan (29 September 2025). Harus segera kita tanggapi ini, jangan sampai masyarakat menilai program ini hanya sebatas proyek politik,” tandasnya.
Sutoyo mengaku, kegaduhan terkait dugaan adanya persoalan dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Parigi Moutong, cukup menyita perhatiannya.
Sehingga ia memutuskan untuk turun langsung menemui sejumlah pihak terkait, guna mencari penjelasan dan solusi mengenai kasus dugaan keracunan makanan.
Berdasarkan sejumlah informasi yang diperolehnya dilapangan, Sutoyo memandang perlunya pembenahan terhadap struktur SPPG yang memerlukan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan begitu, Pemda Parigi Moutong memiliki ruang untuk memastikan jaminan pelayanan program MBG dapat tercapai dengan baik.
“Jadi, dalam struktur SPPG tersebut minimal ada keterlibatan satu atau dua OPD terkait, sehingga Pemda Parigi Moutong juga bisa mendapat ruang dukungan dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” terangnya.
Sutoyo memastikan, bahwa DPRD Parigi Moutong tidak bermaksud untuk mempersulit investasi yang masuk ke Kabupaten Parigi Moutong, apalagi menolak program tersebut.
Dalam pandangannya selaku perwakilan rakyat, bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk memastikan program MBG berjalan sesuai yang diharapkan.
Sesungguhnya, menurut Sutoyo program MBG memiliki manfaat. Di mana program gizi seimbang ini tak hanya bertujuan untuk mengatasi stunting, tetapi berorientasi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat, karena melibatkan UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat lokal.
“Sejatinya, program ini baik. Bahkan orientasinya bukan hanya untuk pengentasan stunting saja, tapi juga perbaikan ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung melibatkan UMKM, masyarakat lokal sebagai pekerja, serta para petani, nelayan hingga peternak,” tutup Sutoyo.
Baca juga : Polisi Turun Tangan Usai Puluhan Siswa SMP di Taopa Diduga Keracunan MBG
Respon (1)