Morowali Utara, HALOSulteng – Selain sulit ditemukan di tempat-tempat penjualan resmi, harga gas elpiji (LPG) bersubsidi 3 kilogram di Morowali Utara kini melonjak gila-gilaan dan tanpa terkendali.
“Sesuai ketentuan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) di daerah ini sebesar Rp 27.800 per tabung ukuran 3 kg. Namun kenyataannya sejak dua Minggu terakhir sudah di kisaran Rp 70.000 – Rp 80.000 per tabung,” ujar Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K melalui keterangan resminya.
Kondisi ini sangat menyulitkan dan memberatkan masyarakat yang layak mendapatkan subsidi, termasuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang juga berhak mendapatkan harga murah tersebut.
Untuk mengetahui sumber masalah sekaligus mencari solusi, Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K mengundang rapat semua pihak terkait dalam distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morut di Kolonodale, Senin (3/2/2025).
Pertemuan itu diikuti Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Setda Morut Ir. Ridwan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Yanismal Botuale, perwakilan dari Polres Morut, perwakilan dari Dandim 1311 Morowali, Kasatpol PP dan Damkar Buharman Lambuli, serta para Kepala OPD, Camat Petasia dan Kepala Bagian di Sekretariat Pemda Morut.
Selain itu, hadir pula Direktur PT. Ponggawa Gas Morut Fanny Tampake, agen resmi distributor gas elpiji di Morut.
Satu lagi agen resmi yakni PT. Muhab Anugrah Bersama yang bermarkas di Desa Tabarano, Kecamatan Mori Utara, yang juga diundang namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Dalam pertemuan itu diketahui bahwa terjadinya kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg antara lain diduga diakibatkan beberapa faktor seperti dugaan terjadinya penimbunan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Selain itu, kini muncul adanya penjual tabung yang bukan penyalur resmi. Mereka ini tangan kedua atau ketiga. Otomatis mencari untung diluar ketentuan resmi pemerintah.
Dugaan berikutnya, pengguna gas elpiji bersubsidi tidak lagi sesuai data resmi. Hal ini mengakibatkan kelangkaan karena ada yang mestinya tidak berhak memakai elpiji bersubsidi tapi faktanya menggunakannya.
Penyebab lainnya adalah munculnya pasokan tabung gas elpiji 3 kg dari luar Morut di antaranya dari Palopo, Makassar, Palu, serta tempat lainnya. Pasokan ilegal ini mempermainkan harga dengan seenaknya.
Pada kesempatan tersebut, Wabup H. Djira meminta kepada semua pihak terkait untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap agen, pangkalan dan pengecer tidak resmi.
“Harus turun lapangan untuk mengetahui penyebab kelangkaan tabung elpiji. Kita wajib melindungi semua masyarakat baik produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Khusus kepada distributor resmi PT. Ponggawa Gas Morut, Wabup mempertanyakan bagaimana cara pengawasan distribusi tabung di tingkat pangkalan yang berada dibawah naungan PT. Ponggawa Gas Morut.
Karena berdasarkan laporan, di beberapa pangkalan seringkali stok tabung kosong meski baru saja mendapat droping tabung dari agen.
“Kita ingin tahu kenapa terjadi seperti itu. Lalu apa sebenarnya penyebab kelangkaan stok tabung gas elpiji 3 kg. Apakah memang stok sudah tidak mencukupi atau ada ada permainan di tingkat pangkalan atau pengecer. Ini harus ada solusi secepatnya,” kata Wabup.
Dalam rapat itu diputuskan tim terpadu dibawah kordinasi Satpol PP akan turun lapangan melakukan pengawasan dan penindakan atas terjadi kelangkaan stok tabung gas elpiji 3 kg.
Baca juga : Kapolda Sulteng : Pertambangan Tanpa Izin Harus Ditertibkan