Palu, HALOSulteng – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur, Reny Lamadjido dan Ketua TP PKK, Sri Nirwanti Bahasoan mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam kunjungan kerja di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (25/9/2025).
Selain itu, sejumlah bupati dan wakil wali kota turut hadir dalam agenda yang membahas implementasi dan dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menegaskan bahwa MBG merupakan amanat besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun generasi sehat, cerdas, serta meringankan beban orang tua.
“Program ini bukan sekadar memastikan anak-anak tumbuh dengan gizi baik, tapi juga mengurangi beban keluarga setiap hari. Bahkan lebih jauh, ini adalah cara Presiden mengundang berkah bagi negeri, karena memberi makan orang adalah amalan utama yang selalu diajarkan Rasulullah,” ujar Anwar dalam sambutannya.
Ia menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng bersama seluruh kepala daerah siap mengawal program MBG secara serius, termasuk melalui pembentukan satgas pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kita tidak boleh lagi berpikir kalau tidak ada di anggaran maka bukan tugas kita. Semua program pusat yang masuk ke daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat kita. Maka wajib kita urus bersama, jangan dibiarkan begitu saja,” tegas Anwar Hafid.
Senada dengan itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana menerangkan bahwa MBG dirancang sebagai strategi besar presiden untuk menyiapkan generasi emas 2045 mendatang.
Ia juga menuturkan, program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi membangun ekosistem pangan lokal dengan memberdayakan petani, peternak, nelayan, hingga koperasi desa.
“Satu NCPG (Nusantara Center Pangan Gizi) bisa memberi makan ribuan anak per hari, tapi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah-mulai dari kebutuhan beras, telur, hingga buah-buahan yang semuanya diserap dari petani dan pemasok lokal,” tuturnya.
Menanggapi insiden teknis di Banggai, Dadan Hindayana mengungkapkan, hal itu murni persoalan pergantian pemasok dan saat ini sedang diperbaiki.
“Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar. Yang terpenting, dengan sinergi pemerintah daerah, kejadian seperti ini bisa dicegah sejak awal,” katanya.
Sebelum menutup pertemuan ini, Anwar Hafid mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggerakkan jajarannya mengawasi MBG secara aktif.
“Kalau sampai ada keracunan, kita semua yang malu. Maka dari itu, mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa harus merasa memiliki program ini. Karena memberi makan rakyat adalah tugas mulia sekaligus tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. ***
Baca juga : Polemik MBG, Sutoyo : Bupati dan Wabup Parimo Harus Turun Tangan
