Parigi Moutong, HALOSulteng – Desa Pebounang yang terletak di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu wilayah terpencil yang terdampak kebijakan pengurangan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), desa-desa di seluruh Indonesia kini hanya menerima anggaran ratusan juta rupiah. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai miliaran rupiah.
Hal serupa dialami Pemerintah Desa (Pemdes) Pebounang. Jika sebelumnya total Dana Desa yang diterima mencapai Rp2 miliar, pada tahun anggaran 2026 desa tersebut hanya menerima sekitar Rp373 juta lebih. Penurunan drastis ini berdampak langsung terhadap rencana pembangunan desa, khususnya infrastruktur jalan.
Desa yang berada di wilayah pegunungan itu masih sangat membutuhkan pembangunan akses jalan. Hingga kini, tidak sedikit ruas jalan di Pebounang yang masih berupa tanah dan bebatuan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para guru yang mengajar di Sekolah Dasar Terpencil (SDK) setempat.
Selain itu, kesulitan juga kerap dialami saat mengevakuasi warga yang sakit. Untuk mencapai fasilitas kesehatan, warga harus menempuh jarak kurang lebih 30 kilometer. Bahkan, untuk mencapai jalan Trans Sulawesi dari pemukiman warga, pemerintah desa harus berjibaku dengan medan yang cukup ekstrem.
Kepala Desa Pebounang, Aminah T Rapijunu, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses jalan pernah berdampak pada keselamatan warganya. Ia menceritakan, selama menjabat sebagai kepala desa, sudah dua warga yang melahirkan di kendaraan desa sebelum tiba di fasilitas kesehatan.
“Selama saya menjabat sebagai Kades Pebounang, pernah ada kejadian ketika ingin mengantarkan warga saya yang memasuki masa persalinan ke rumah sakit di Tinombo. Tapi sebelum sampai di rumah sakit sudah melahirkan di mobil. Seingat saya itu sudah dua orang,” ujarnya.
Dalam Musyawarah Desa (Musdes) penetapan KPM BLT Desa Pebounang tahun anggaran 2026, Aminah menyebut bahwa pengurangan Dana Desa sangat dirasakan dibandingkan desa lain di Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah usulan pembangunan dari para kepala dusun pada tahun 2025 tidak dapat direalisasikan secara maksimal akibat pemangkasan anggaran tersebut.
“Apa yang diminta oleh kepala-kepala dusun di pelaksanaan Musdes tahun 2025, karena di tahun 2026 ini dana desa sudah dipangkas dari Rp2 miliar menjadi Rp373 juta, tentu banyak yang belum bisa terealisasi,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Desa Pebounang, salah satunya dengan menyusun dan mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mendukung pembangunan fisik dan kebutuhan lainnya.
“Harapan kami, semoga proposal yang kami masukkan di kabupaten maupun provinsi dapat direspons dengan baik,” tutupnya.
